Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Bekasi, Drs. Iwan Ridwan, M.Si. Foto: K. Supardi/suarabekasi.id

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Bekasi mengatakan akan terus menagih janji para pengembang untuk segera menuntaskan kewajibannya atas lahan fasos dan fasum kepada Pemerintah Daerah.

Menurutnya, soal fasos dan fasum sudah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 89 Tahun 2009. Begitu pengembang itu berdiri langsung diserahterimakan dari dua pertiga yang dijual sudah diterima pemerintah.

“Kita sudah panggil, dan kita himbau para pengembang perumahan, namun masih saja banyak yang belum memenuhi kewajibannya,” kata Iwan Ridwan, di kantornya, Selasa (12/2/2019).

Baca juga: Iwan Ridwan: DPRKPP akan Bekerja Sesuai Renstra & Renja

Disinggung soal sanki jika pengembang membandel, Iwan mengatakan di dalam aturan itu tidak ada ketentuan yang mengatur penerapan sanksi.

Sanksi yang dimaksudkan itu apakah masuk dalam pidana atau perdata untuk menyeret pengembang yang belum juga menyerahkan fasos dan fasum itu sampai sekarang tidak jelas.

“Sejauh ini baru sekitar 36 pengembang yang sudah menyerahkan fasos dan fasumnya dari total sekitar ratusan pengembang yang berdiri di Kabupaten Bekasi,’ katanya.

Bahkan, sambung Iwan, keberadaan pengembang yang ada di Kabupaten Bekasi sendiri sudah ada dari tahun berapa saja pihaknya belum memiliki data validnya.

Sedangkan Dinas Perumahan sendiri, kata dia, baru berdiri dua tahun yakni tahun 2017.

Baca juga: Grand Wisata Belum Serahkan Lahan TPU Sukaindah

Iwan menambahkan, tahun 2018 lalu dari yang dipanggil sekitar 6 pengembang, hanya 1 pengembang yang terealisasi.

“Kita berharap tahun ini targetnya 10 pengembang sudah menyerahkan kewajiban fasos dan fasumnya, karena mereka seharusnya sudah dari awal menyerahkan di saat mengurus perizinannya,” pungkasnya. [RED]

Tinggalkan Balasan