Jembatan
Salah seorang warga ketika sedang melihat bentangan jembatan yang sudah bergeser sekitar 10 Centimeter dari kedudukan semula. Foto: Wisnu Wiriyan/Suara Bekasi Online.

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Terkait rencana adanya pembentukan panitia khusus (Pansus) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengungkap dugaan korupsi pada jembatan bagedor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang berlokasi di Kampung Penombo, Desa Pantai Harapanjaya, Kecamatan Muaragembong langsung mendapat tanggapan dari pimpinan DPRD fraksi Partai Gerindra.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H. Daris mengatakan hal itu bisa saja terjadi jika memang sudah sangat dibutuhkan untuk penyelesaian polemik jembatan bagedor. Namun kata dia, sampai saat ini belum ada usulan dari komisi terkait.

“Bisa saja nanti dibentuk pansus bila rekomendasi dari DPRD diabaikan dan itu sebagai upaya lain untuk menyelesaikan masalah jembatan bagedor, kalau untuk saat ini belum ada usulan,” ujarnya kepada wartawan Senin (29/5/2017).

Ditambahkannya nanti bila terjadi terbentuknya Pansus DPRD, maka pansus berwenang memanggil semua pihak yang terlibat dalam pembangunan jembatan bagedor itu. Diketahui jembatan bagedor menyedot anggaran sebesar Rp. 5,6 Milyar ditahun 2016 yang saat ini sudah merugikan masyarakat khususnya nelayan sekitar, karena tidak bisa melintas akibat jembatan itu terlalu dekat dengan permukaan air. “Pansus itu akan memanggil semua pihak mulai dinas dan rekanan,” katanya.

Menurutnya tujuan dibentuknya Pansus untuk mencari fakta yang sesungguhnya sejauh mana masalah sosial dan penyelewengan yang terjadi pada jembatan bagedor. Sebab diketahui saat ini dengan adanya jembatan itu ramai dikritik banyak pihak, mulai dari masyarakat dan DPRD. Sehingga dengan dibentuknya pansus diharapkan semua bisa terungkap dan jelas seperti apa permasalahanya. “Kalau pansus nantinya lebih cenderung ke penyelewengan nantinya,” tukasnya.

Disinggung soal banyaknya pihak penegak hukum yang mendalami dugaan pada jembatan bagedor mulai dari Polda Metro Jaya, Polres dan Kejaksaan, H. Daris memilih enggan berkomentar terlalu jauh. Sebab kata dia, pihaknya juga tengah mencari tahu tentang dugaan-dugaan penyelewengan pada jembatan bagedor tersebut. “Nantilah ya saya komentar. No coment dulu soal itu,” singkatnya.

Lebih jauh dikatakannya, pihaknya berharap semua rekomendasi DPRD terhadap semua pihak yang terlibat dalam pembangunan jembatan bagedor bisa dijalani oleh semua pihak. Sehingga, dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya jembatan bagedor khususnya masyarakat sekitar.

“Kita lihat dulu rekomendasi kan sudah masuk ke semua pihak seperti apa nantinya, sebab kalau dibentuk pansus anggaranya lumayan besar,” tutupnya. [SEP]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here