Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi. Foto: Riyan/Suara Bekasi Online
Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi. Foto: Riyan/Suara Bekasi Online

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: DPRD Kabupaten Bekasi menggelar rapat paripurna pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan pendidikan yang merupakan hasil pembahasan dari Panitia Khusus (Pansus) 7 DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (24/12) malam.

“Setelah perda ini disahkan, kami meminta pemerintah daerah agar memperhatikan serta menyusun regulasi terkait kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan, yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, serta bantuan keuangan dan pembangunan sarana prasarana bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat,” kata Ketua Pansus 7 DPRD Kabupaten Bekasi, Ahmad Zamroni.

Selain itu yang juga menjadi perhatian, kata dia, Pemkab Bekasi juga harus memfasilitasi atau membentuk badan hukum bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, agar dapat mempermudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Pemda juga harus merevisi atau mengkaji ulang Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dikarenakan sudah tidak relevan lagi jika dilihat dari kondisi saat ini, dan tidak sesuai dengan Kemenpupr Nomor 5 Tahun 2016. Supaya ini dapat mempermudah kepemilikan izin bangunan bagi satuan pendidikan yang belum memiliki izin, karena terkendala beberapa persyaratan yang dianggap memberatkan. Sehingga nantinya keabsahan dan legalitas satuan pendidikan tersebut dapat diakui oleh Pemerintah dan masyarakat,” bebernya.

Politisi Partai Gerindra ini juga meminta agar pemerintah daerah harus berperan aktif mendorong dunia industri lebih berperan aktif dan memberikan banyak manfaat dalam penyelenggaraan pendidikan serta dibentuknya dewan pengawas pendidikan yang berasal dari unsur pemerintah, legislatif dan masyarakat. Tugasnya nanti sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bekasi.

“Dalam perda tersebut, juga dibahas agar pemerintah daerah harus membuat regulasi terkait penerimaan siswa baru bagi sekolah negeri dan swasta sehingga diharapkan terjadi keseimbangan dan jaminan keberlangsungan sekolah-sekolah swasta,” tandasnya. [RYN]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here