Beranda Berita Utama DPRD Jabar Minta Bupati segera Selesaikan Polemik PT. CL

DPRD Jabar Minta Bupati segera Selesaikan Polemik PT. CL

0
Meilina Kartika Kadir
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Meilina Kartika Kadir. FOTO: SUHERMAN/SUARA BEKASI

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Permasalahan yang tengah melilit dan tak kunjung beres yang dialami oleh salah satu perusahaan pemasok energi litsrik PT. Cikarang Listrindo (CL), membuat prihatin anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Meilina Kartika Kadir.

Wanita yang akrab disapa Mely ini mengatakan, dirinya melihat bahwa kehadiran PT. CL di Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi diduga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031. Karenanya, masyarakat Kabupaten Bekasi menolak dan memberikan komentar.

“Saya lihat juga di beberapa media sudah banyak tanggapan. Karena prinsipnya adalah masyarakat itu ingin kejelasan, apakah ini wilayahnya betul untuk digunakan PT. CL,” ujar Mely kepada puluhan wartawan, di kantor DPC PDIP Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (10/3) malam.

Menurutnya, yang harus disikapi DPRD Kabupaten Bekasi adalah dapat memanggil dinas terkait untuk mempertanyakan soal PT. CL yang diributkan itu.

“Apakah hal itu sudah dilakukan? Saya belum sempat mengikutinya lagi. Kemudian juga Pemerintah Kabupaten Bekasi harus merespon permasalahan ini, dalam arti Bupati harus segera tanggap atas permasalahan ini,” katanya.

Dijelaskannya, Bupati Bekasi dalam hal ini harus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengkaji lagi keberadaan PT. CL apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku. Karena masyarakat Kabupaten Bekasi mempertanyakan dan butuh jawaban pasti dari pemerintah setempat.

“Pada saatnya jika ada masyarakat yang ingin mendatangi DPRD Provinsi Jawa Barat, kita akan siap menanggapinya. Tapi tidak berati itu tidak kita undang, tapi mereka harus melaporkan. Rasanya ini adalah kebijakan daerah bukan kebijakan provinsi. Jadi cukup ini bisa koordinasi antara kabupaten dengan pihak pusat,” beber politisi PDIP ini.

Tak hanya itu, tambah Mely, dinas terkait pun sebenarnya harus lebih tanggap dan merespon serta melaporkan kepada Kepala Daerah tentang kronologis berdirinya PT. CL itu seperti apa.

“Kalau memang tidak mau menyalahi Perda Tata Ruang, maka Perda tersebut harus diubah atau diganti. Kan itu lucu kalau tidak diganti Perda Tata Ruang-nya,” tandas wanita yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi. [MAN]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini