Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, H. Eka Supria Atmaja, secara simbolik memberikan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2019 kepada perwakilan Kepala SKPD dan camat, di Gedung Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Kamis (10/01/2019). Foto: Wisnu Wiriyan/suarabekasi.id

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, resmi mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2019 yang bertempat di Gedung Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Kamis (10/01/2019).

Didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi dan Asisten Administrasi Perekonomian, secara simbolik Eka memberikan DPA kepada beberapa perwakilan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan juga camat.

“Pengesahan DPA merupakan rangkaian dari kegiatan verifikasi DPA yang pelaksanaannya sudah dilalui bersama, yakni pada tanggal 7 hingga 9 Januari 2019,” kata Eka kepada wartawan.

Baca juga: Ketuk Palu Pukul 23.56, APBD Kabupaten Bekasi 2019 Rp 5,8 Triliun

Ia menjelaskan, dengan disahkannya DPA TA 2019 pada hari ini menandakan bahwa seluruh komponen Perangkat Daerah telah memiliki salah satu dokumen operasional kegiatan yang resmi.

“Saya minta Perangkat Daerah (PD) selaku Pengguna Anggaran segera melaksanakan kegiatan-kegiatannya, baik kegiatan yang dikerjakan secara swakelola maupun pekerjaan yang menggunakan penyedia jasa,” imbuh Eka.

Eka meminta agar dalam pelaksanaan kegiatan di tahun ini dikerjakan tepat waktu dan juga tepat sasaran.

Ia juga menginginkan penyerapan masing-masing program kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan.

Baca juga: Plt Bupati Bekasi: Penyerapan APBD 2018 Berjalan Maksimal

“Dengan dilaksanakannya kegiatan yang berpedoman pada Anggaran Kas, diharapkan dapat memberikan kinerja yang optimal pada PD yang bersangkutan, agar pekerjaan dapat dilakukan tepat waktu, tepat sasaran bagi kemajuan masyarakat Kabupaten Bekasi,” tandasnya.

“Perlu saya ingatkan lagi kepada Kepala Perangkat Daerah agar melengkapi dokumen perencanaan lainnya, termasuk Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB), dan pastikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa telah diumumkan pada portal SIRUP yang dikelola LPSE,” tambah Eka. [MAN/HUM]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here