Gubernur Jabar, HM. Ridwan Kamil (kiri) saat berbincang dengan Pemimpin Redaksi Media Suara Bekasi, usai sholat Idul Adha 1441 Hijriyah, di Masjid Jamie Al-Wathoniyah di Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jumat (31/7/2020). Foto: Wisnu Wiriyan/suarabekasi.id

SUARABEKASI.ID, Sukawangi: Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan belum terisinya posisi Wakil Bupati Bekasi hingga saat ini karena banyak prosedur dalam pengisian jabatan tersebut yang harus diperbaiki.

“Ya saat ini sedang diproses di Kemendagri, ada prosedur-prosedur yang harus diperbaiki,” kata Kang Emil sapaan akrab Gubernur Ridwan Kamil saat berbincang dengan suarabekasi.id, usai menunaikan sholat Idul Adha 1441 Hijriyah, di Masjid Jamie Al-Wathoniyah, Kampung Bulak Temu RT. 002/002, Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jumat (31/7/2020) pagi.

Ia menjelaskan, dalam menjalankan proses pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan periode 2017-2022 dinilai telah terjadi kesalahan prosedur, terutama dari segi persyaratan administrasi.

Sehingga, katanya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sebagai pihak yang melakukan pembinaan dan pengawasan, melaporkan hal tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memasilitasi penyelesaian permasalahan itu.

“Prosedur yang sekarang diajukan menurut Kemendagri belum memenuhi syarat administrasi. Jadi, diberikan waktu 14 hari kerja dari tanggal 22 Juli untuk memperbaiki prosedur itu,” tandasnya.

Gubernur berharap polemik pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi segera menemui titik terang agar roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi dapat berjalan stabil.

“Makanya, tadi dalam sambutan saya memberikan masukan untuk musyawarah mufakat lebih baik,” kata Kang Emil seraya berkelakar tanpa wakil bupati saja sudah berjalan baik, apalagi kalau ada wakilnya.

Baca juga: Pemprov Jabar dan Kemendagri Kecam Pembatalan Kesepakatan Pilwabup Ulang

Sebelumnya, Kemendagri telah menggelar rapat dengan agenda fasilitasi pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022, di Ruang Rapat Gedung A Lantai 3, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2020).

Rapat yang dimulai pada pukul 10.00 WIB itu dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum, Stafsus Mendagri Bidang Politik dan Media, Stafsus Mendagri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan, Stafsus Mendagri Bidang Pemerintahan.

Kemudian, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bupati Bekasi, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda Kemendagri, Kepala Biro Hukum Sekjen Kemendagri, dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat.

Rapat yang saat itu dipimpin oleh Plt. Sekjen Kemendagri menghasilkan 5 (lima) poin kesepakatan sebagaimana yang tercantum dalam salinan resmi Berita Acara yang diterima redaksi suarabekasi.id, yakni:

a. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi meminta ulang rekomendasi kepada seluruh Parpol pengusung (DPP Golkar, DPP PAN, DPP Nasdem, dan DPP Hanura) atas 2 (dua) nama yang sama untuk diusulkan melalui Bupati Bekasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak kesepakatan hasil rapat pada hari ini ditandatangani;

b. Bupati Bekasi menyampaikan usulan calon Wakil Bupati Bekasi kepada DPRD Kabupaten Bekasi sesuai dengan poin a;

c. DPRD Kabupaten Bekasi melakukan pemilihan ulang Wakil Bupati Bekasi sesuai dengan calon yang disampaikan oleh Bupati Bekasi sebagaimana poin b;

d. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi akan mengkoordinasikan kesepakatan yang dimuat dalam Berita Acara ini dengan DPRD Kabupaten Bekasi; dan

e. Gubernur Jawa Barat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses poin a, poin b, poin c, dan poin d serta melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

“Berita Acara ini ditetapkan sebagai kesepakatan hasil rapat fasilitasi penyelesaian permasalahan pengisian Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022,” demikian bunyi kalimat terakhir dalam Berita Acara yang telah ditandatangani di Jakarta pada 22 Juli 2020 itu.

Dihubungi media ini, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Muhammad Hudori membenarkan adanya rapat tersebut. Keputusan merekomendasikan pemilihan ulang Wakil Bupati Bekasi juga disepakati semua pihak yang hadir dalam rapat itu.

“Pada Rabu lalu (22 Juli, red) semua pihak yang hadir dalam rapat telah sepakat dan tanda tangan. Tidak ada paksaan,” singkat Muhammad Hudori yang baru dilantik menjadi pejabat definitive Sekjen Kemendagri saat dihubungi di Jakarta pada Selasa (28/7/2020). [MAN/WIS]

Tinggalkan Balasan