Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H. Sunandar. Foto: Wisnu Wiriyan/suarabekasi.id

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Utara: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Sunandar, menegaskan jika dirinya tidak ikut dalam rombongan plesiran ke Thailand yang diduga atas biaya gratifikasi dari proyek Meikarta.

“Sesuai data dan bukti di sana saya tidak melakukan jalan-jalan (ke Thailand, red),” kata Sunandar usai menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah warga oleh Presiden Joko Widodo, di Jababeka Convention Center (JCC) Cikarang Utara, Jumat (25/1/2019).

Ia menjelaskan, terkait sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang dipanggil KPK perihal jalan-jalan tersebut, dengan tegas ia mengatakan tidak ada surat tugas dari dirinya dan juga dilakukan di hari libur.

“Tidak ada surat tugas dari saya, dan kegiatan itu dilakukan di hari libur. Saya tidak memerintahkan. Itu mungkin secara pribadi dari mereka. Karena itu saya juga ga tahu. Mereka juga kaget-kaget saat jalan,” jelas Sunadar.

Baca juga: KPK Lirik Pembahasan DPRD Kabupaten Bekasi Soal Tata Ruang Meikarta

Diketahui, baru-baru ini KPK menyebut sudah ada pengembalian uang sebesar Rp180 juta dari dua orang anggota DPRD Kabupaten Bekasi, yang Rp70 juta di antaranya berasal dari unsur pimpinan dewan.

Selain itu, KPK menerima pengembalian uang dari sekitar 20 anggota dewan lainnya.

KPK tidak menyebutkan berapa jumlah uang yang dikembalikan sekitar 20 orang itu. Namun KPK merinci bila untuk perjalanan ke Thailand itu setiap orang mendapatkan Rp 9 juta hingga Rp 11 juta. Dalam pelesiran itu KPK juga menyebut bila para anggota dewan mengajak keluarganya. [RED/Pos Kota]

Tinggalkan Balasan