Diskusi Publik, Kabupaten Bekasi Darurat TKA Ilegal. Foto: Sepri Parulian/Suara Bekasi Online
Diskusi Publik, Kabupaten Bekasi Darurat TKA Ilegal. Foto: Sepri Parulian/Suara Bekasi Online

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Selatan: Diskusi Publik ‘Mengantisipasi Maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal di Kabupaten Bekasi’ yang diselenggarakan Yayasan Insan Bekasi Madani, Senin (27/03/2017) kemarin.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan di D’Lagoon Resto Lippo Cikarang itu, turut hadir perwakilan dari Kantor Imigrasi Bekasi, Perwakilan Disnaker Kabupaten Bekasi, Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Perwakilan Pengusaha, Perwakilan  Serikat Pekerja, Anggota Komisi III DPR RI dan sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi.

Anggota Komisi III DPR RI, Daeng Muhammad mengungkapkan, keberadaan TKA Ilegal di Kabupaten Bekasi tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat yang memberikan ruang seluas-luasnya warga asing untuk datang ke Indonesia.

“Kalo bicara konteks TKA ilegal, kita bicara penegakan aturan, kita bicara bagaimana caranya Pemerintah kita, imigrasi dan Tim Pora kita mampu melakukan fungsi pengawasan secara optimal,” ungkapnya.

“Permasalahan yang terjadi bersumber dari Bebas Visa yang diberlakukan negara kita,” tambahnya.

Dengan adanya pembebasan Visa bagi warga negara asing di Indonesia, Daeng mengungkapkan sangat memungkinkan warga asing yang ilegal dapat bekerja di Indonesia.

“Ada bentuk ketidakadilan, Negara kita seperti dikerdilkan, bayangkan saja warga negara asing ke Indonesia bebas masuk tanpa Visa, sementara warga kita yang ke Luar Negeri harus menggunakan Visa,” pungkasnya.

“Kalau dia sampai 1 bulan disini, bisa saja dia bekerja di perusahaan di Indonesia, itu kalau dihitung TKA Ilegal selama di Indonesia bisa buat masang 3-4 mesin produksi, jelas ini kekeliruan regulasi kita, kita harus lakukan langkah antisipatif,” bebernya. [SEP]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here