Dishub, Kabupaten Bekasi, Bus Angkutan Karyawan, Parkir Sembarangan
Beberapa bus antar jemput karyawan terlihat parkir sembarangan menutui bahu jalan protokol di Kabupaten Bekasi. FOTO: GBN

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi‎, ‎berjanji tertibkan seluruh angkutan karyawan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bekasi seperti bus besar, bus medium, bahkan jenis minibus yang kedapatan belum kantongi izin resmi. Demikian diutarakan Kepala Dishub Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi.

“Sebagaimana surat edaran Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin tentang tertib di jalan, Dishub Kabupaten Bekasi sudah melayangkan surat edaran ke pemilik angkutan agar memberesi administrasi yang belum dijalankan,” ujar Herman Hanafi kepada Suara Bekasi, saat ditemui di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Rabu (25/3/2015).

Ia menilai, ‎selama ini masih banyak peraturan yang dilanggar oleh pengusaha angkutan. Terutama keberadaan angkutan karyawan yang kerap memarkir kendaraannya di bahu jalan.

Kendaraan tersebut dengan seenaknya parkir di pinggir jalan, tanpa memikirkan keselamatan pengendara yang lain dan kerap membuat kemacetan saat jam sibuk seperti saat berangkat maupun pulang kerja.

Selain parkir di pinggir jalan, kata Herman Hanafi, Dishub juga akan tindak bus karyawan yang masih menggunakan plat polisi dari luar Kabupaten Bekasi. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Lalu Lintas. ‎

Dishub Kabupaten Bekasi sudah melayangkan surat kepada pengusaha angkutan karyawan dan organda, agar surat edaran yang ditanda tangani ditindak lanjuti.

“Banyak peraturan yang dilanggar para pengusaha angkutan karyawan, mulai dari parkir sembarangan sampai kepada plat Nopol luar yang dianggap merugikan Kabupaten Bekasi,” ucap mantan Asda I ini.

Lebih jauh Herman mengatakan, Dishub Kabupaten Bekasi berupaya mencanangkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dengan bekerja sama dengan Samsat setempat dari sektor angkutan karyawan yang jumlahnya lumayan banyak.

Selain itu, kata dia, ada arah juga ke angkutan barang dan jasa, agar setiap angkutan yang melintasi jalan di Kabupaten Bekasi.

Banyak alasan yang dikemukakan para pengusaha angkutan. Namun, bagi pihaknya seharusnya hal itu bukan sebuah alasan. Jika memang ingin mematuhi peraturan yang telah menjadi keputusan tetap yang dikeluarkan Dinas Perbubungan Kabupaten Bekasi dalam melakukan pencapaian PAD dan tertib jalan tanpa merugikan pengendara lain.

“Terkadang banyak alasan yang disampaikan. Namun seharusnya aturan yang telah menjadi keputusan tetap harus dijalankan pengusaha angkutan. Apalagi Dishub berupaya menargetkan PAD naik bisa lebih baik dari ‎yang telah ditargetkan Pemerintah,” pungkasnya. [DIK]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here