Lahan fasosum yang disulap jadi destinasi wisata masyarakat berupa Taman Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (Taman RPTRA), di Perumahan Graha Asri Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur. Foto: Wisnu Wirian/suarabekasi.id

SUARABEKASI.ID, Cikarang Pusat: Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Budi Setiawan mengatakan hanya ada 35 perumahan dari total 355 yang sudah menyerahkan kewajiban fasos fasum (fasosum).

“Hanya 10 persen saja yang menyerahkan lahan fasos dan fasum perumahannya. Masih sangat jauh sekali,” kata Budi, di Cikarang, Senin (24/8/2020).

Budi menjelaskan, pihaknya telah mencatat hanya 10 persen lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasosum) yang diserahkan oleh pengembang.

“Jumlah itu sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah pengembang yang mencapai puluhan,” tandasnya.

Maka itu, kata dia, untuk menyelamatkan aset lahan fasosum, Pemkab Bekasi telah membentuk tim gabungan.

Pembentukan tim ini juga atas anjuran Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) KPK beberapa waktu lalu yang bertujuan mencari pengembang perumahan yang belum menyerahkan lahan fasosum.

“Jadi, kami bentuk tim gabungan untuk mendata aset tersebut. Kami juga buru pengembang nakal dan enggan menyerahkan lahan fasos fasum,” jelas Budi.

Ia menjelaskan, tim gabungan penyelamatan aset lahan fasosum ini terdiri dari Dinas PUPR, BPN, Bagian Kerjasama, Hukum, Aset, dan Satpol PP.

Dibentuknya tim gabungan ini, katanya, untuk membantu menertibkan para pengembang perumahan yang tidak memenuhi kewajibannya.

Apalagi, jumlah pengembang di Kabupaten Bekasi ini cukup banyak dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

“Dari ratusan pengembang, 60 lebih di antaranya yang tidak diketahui keberadaannya setelah mereka tidak lagi mengelola perumahan,” katanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan setiap pengembang wajib mengalokasikan lahan untuk dijadikan fasos maupun fasum.

Kewajiban itu pun melekat sebagai syarat terbitnya perizinan. Fasos-fasum wajib diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola lebih lanjut.

Fasos yang dimaksud meliputi jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, serta fasilitas bagi masyarakat umum lainnya.

Sedangkan yang disebut fasum di antaranya klinik, pasar, tempat ibadah, sekolah, ruang serbaguna atau juga fasilitas umum lainnya. [SAM]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here