Banner Idul Fitri 1440H
Ilustrasi
Ilustrasi

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, buruh dan akademisi telah memutuskan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi sebesar Rp 3.837.939 yang diputuskan melalui voting setelah perundingan berjalan alot, dan unsur buruh memilih walkout.

Terdapat dua opsi penetapan yang dibahas alot dalam rapat tersebut, yakni penetapan dengan formulasi PP 78/2015 serta penetapan dengan memertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak yang diperjuangkan buruh. Berdasarkan hasil penghitungan buruh, mereka meminta kenaikan sebesar Rp 650.000. Namun, karena tidak kunjung mendapatkan titik temu, rapat pun diakhiri dengan voting.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Effendy mengujarkan sistem pemungutan suara ditetapkan sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015.

“Dalam pemungutan tersebut terdapat dua opsi, di antaranya pada penetapan melalui PP 78 dan dari serikat buruh meminta Rp4.217.000 (naik Rp 650.000). Namun dalam voting perbandingan 22 berbanding satu (untuk serikat buruh),” kata Effendy.

Pihak pengusaha yang menginginkan kenaikan berdasarkan PP 78/2015 menang telak dalam voting tersebut.  Alhasil, UMK Kabupaten Bekasi 2018 diputuskan menjadi Rp 3.837.939 dari semula Rp 3.530.438. Jumlah tersebut naik sebesar Rp 307.501. Kenaikan ditentukan dari nilai inflasi sebesar 3,72% ditambah Produk Domestik Bruto 4,99%.

“Sesuai ketentuan, hasil keputusan rapat itu akan dikirimkan ke provinsi untuk ditetapkan oleh Gubernur,” kata dia. [SEP]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here