Rapat Paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (09/10/2017).Foto: Sepri Parulian/Suara Bekasi Online
Rapat Paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Bekasi, Foto: Sepri Parulian/Suara Bekasi Online

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Setelah sempat mengalami penundaan pembacaan surat pengunduran diri Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin karena adanya kebingungan dari DPRD Kabupaten Bekasi terkait regulasi yang mengatur. Akhirnya DPRD bakal melaksanakan rapat paripurna, Jumat (15/3/2019) mendatang.

Hal ini dikemukakan Plt. Direktur Jendral Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik yang menyebut perihal pengunduran diri sudah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD.

Akmal menyatakan, DPRD Kabupaten Bekasi tidak usah beralasan bingung dengan mekanisme pengunduran diri karena dalam regulasi tersebut sudah tertuang.

“DPRD tidak usah tanya ke Otda maupun ke Provinsi, karena di dalam PP itu sudah jelas. Langsung saja umumkan,” kata Akmal.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar membenarkan terkait bakal digelarnya paripurna tersebut, meski sebelumnya sempat batal melaksanakan agenda tersebut karena bingung dengan regulasi yang ada.

“Kami sudah melakukan rapat pimpinan DPRD pada Jumat (8/3) lalu. Undangan untuk rapat Banmus (Badan Musyawarah) juga sudah dibuat untuk hari Kamis (14/3). Sedangkan paripurnanya sehari setelah rapat Banmus,” katanya.

Sunandar menjelaskan, keputusan melaksanakan paripurna pengumuman pengunduran Bupati Bekasi nonaktif dilakukan setelah pihaknya mengetahui mekanisme terkait pengumuman pengunduran diri tersebut.

“Alhamdulillah sudah ada pemahaman di situ, otomatis tanpa kemarin ada konsultasi Pak Sekwan terus juga ada dari berita, tanpa kita jalan ke sana juga sudah dijawab,” kata dia.

Dengan adanya paripurna pengunduran diri Bupati Bekasi nonaktif, selanjutnya jabatan Eka Supria Atmaja sebagai Plt. Bupati Bekasi akan berubah menjadi Bupati Bekasi definitif melalui surat keputusan dari Kemendagri yang kembali akan disahkan melalui Rapat Paripurna. [SEP]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here