Pendiri Lembaga Gerakan Bersama Amankan Konstitusi (GEBRAK), Karman Supardi. Foto: Istimewa.

SUARABEKASI.ID, Cikarang Pusat: Pendiri Lembaga Gerakan Bersama Amankan Konstitusi (GEBRAK) Karman Supardi, menilai Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) mengusulkan Dani Ramdan sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bekasi lantaran diduga untuk memenuhi sahwat politiknya menjadi Wakil Presiden maupun Gubernur Jabar pada Pilpres atau Pilgub Jabar 2024 mendatang.

“Jika melihat aktifitas Pak RK di medsos maupun pergerakan ke masyarakat, Beliau ada kemungkinan menuju R2, setidaknya akan kembali lagi di Jabar 1. Indikasinya salah satunya dengan mengusulkan kembali dan merekomendasikan Dani Ramdan (DR) agar diangkat menjadi Pj Bupati Bekasi,” ujar Karman Supardi dalam keterangannya, di Cikarang, Rabu (18/05/2022) sore.

Ia mengatakan, dengan diprioritaskannya usulan nama Dani Ramdan sebagai calon Pj Bupati Bekasi semakin memperkuat dugaan jika RK ingin menguasai basis-basis politiknya di tataran wilayah Jawa Barat (Jabar) secara total.

Pasalnya, pada Pemilihan Gubernur Jabar 2018 lalu, suara pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum di Kabupaten Bekasi anjlok berada di posisi ketiga, kalah dari pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu dan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi.

“RK menilai DR mampu mengambil hati orang Bekasi. Apalagi, selama lebih kurang tiga bulan DR sudah berpengalaman menjadi Pj Bupati Bekasi, tentunya sedikit banyak sudah tahu seluk-beluk Kabupaten Bekasi dengan seabreg persoalan yang ada,” bebernya.

Baca juga: Resmi Dilantik Jadi PJ Bupati, Ini Program Yang Bakal Dibuat Dani Ramdan

Kendati demikian, lanjut Karman, pihaknya menyayangkan sikap Gubernur Jabar yang telah menutup pintu bagi para ASN di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi yang tidak diusulkan menjadi calon Penjabat (Pj) Bupati Bekasi.

Menurutnya, Gubernur Jabar terkesan egois dan dianggap kurang peka terhadap perasaan orang Bekasi dengan tidak mengusulkan satu orang pun ASN Kabupaten Bekasi yang memenuhi persyaratan.

“Meski tidak bakal dipilih oleh Pak Menteri, ya mbo paling tidak ASN Kabupaten Bekasi ada yang diusulkan Pak Gubernur gitu loh, biar sedikit terobati. Ini kan yang diusulkan semuanya ASN dari provinsi. Apa ASN di sini tidak ada yang mampu?” tandas Karman.

Tak hanya sampai di situ, Gubernur Jabar mestinya membuka ruang bagi masyarakat Kabupaten Bekasi untuk ikut menyampaikan suaranya terkait bakal calon Pj Bupati Bekasi.

Mulai dari kriterianya seperti apa, integritas dan kredibilitasnya, hingga kompetensinya dalam mengemban amanah agar Kabupaten Bekasi menjadi lebih baik lagi.

“Memang betul urusan mengusulkan nama calon Pj Bupati itu adalah hak prerogative Pak Gubernur, dan Pak Menteri Dalam Negeri yang memilihnya. Tapi, apakah salah jika dalam prosesnya dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik,” terangnya.

Disinggung soal setuju atau tidak dengan adanya Pj Bupati Bekasi setelah akhir masa jabatan (AMJ) Akhmad Marjuki sebagai Plt Bupati Bekasi pada 22 Mei 2022, pria yang tinggal di bilangan Sukakarya ini mengatakan pengangkatan Pj Bupati Bekasi merupakan suatu keniscayaan karena menjalankan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disempurnakan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Ini kan bagian agenda tata kelola negara, tata kelola pemerintahan. Sesuai amanat Undang-Undang bagaimana pun juga tidak boleh terjadi adanya kekosongan kepala daerah. Persoalan siapa orangnya dan dari mana asal-usulnya yang bakal mengisi Penjabat Kepala Daerah, itu adalah urusan lain,” imbuhnya.

Lembaga GEBRAK menilai teramat sangat penting memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi Pj Bupati Bekasi ke depan yang mulai bertugas pada Senin (23/05/2022).

Sebab, Pj Bupati Bekasi yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu berpotensi akan mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintah daerah dalam waktu yang sangat lama, yakni sekira dua tahun tujuh bulan, bahkan bisa lebih jika melihat timeline pelaksanaan Pilkada serentak.

“Pj Bupati Bekasi dilantik dan bertugas mulai 23 Mei 2022 sampai terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Bekasi hasil Pilkada serentak pada 27 November 2024. Belum lagi ada tahapan rekapitulasi dan perselisihan yang juga cukup memakan waktu lama,” ujarnya.

Menurutnya, Pj Bupati Bekasi meskipun hanya melaksanakan tugas sementara sebagai kepala daerah, namun memiliki peran strategis. Sehingga pihaknya meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar lebih berhati-hati dan tidak salah dalam menentukan dan menetapkan pilihannya.

“Pj Bupati Bekasi ini dapat memainkan peranan strategis. Meskipun hanya setahun dan dapat diperpanjang pada tahun berikutnya. Jadi, kami Lembaga GEBRAK meminta Kemendagri jangan main-main dalam menentukannya dan juga agar tidak terkesan politis lantaran ditetapkan secara mutlak oleh pemerintah pusat,” tandasnya.

Baca juga: Dani Ramdan Sesumbar Bakal Isi Kekosongan Jabatan Tanpa Uang, Tapi dengan…

Ia berharap, satu hal yang tidak kalah penting dengan hadirnya Pj Bupati Bekasi yang diangkat dari Pejabat Provinsi Jabar adalah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan baik, tugas dan fungsi para ASN Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik tidak terganggu.

“Substansinya adalah Pj Bupati Bekasi harus fokus dalam melaksanakan tugas sementara sebagai kepala daerah, dan harus siap menyelesaikan serta mencarikan solusi segala permasalahan yang ada. Pastikan tidak memiliki indikasi konflik kepentingan dengan siapa pun, termasuk pihak-pihak yang mengusulkan dan yang mengangkatnya,” demikian Karman Supardi.

Diketahui, calon Penjabat (Pj) Bupati Bekasi yang diusulkan Gubernur Jawa Barat sesuai Surat Nomor 2397/KPG.19.01/Pem otda, Tanggal 26 April 2022, yakni Dr. H. Dani Ramdan, M.T. (Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemprov Jabar), Drs. H. Mohamad Arifin Soedjayana, M.M. (Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemprov Jabar).

Kemudian, calon Penjabat Bupati Bekasi yang ketiga adalah Boy Iman Nugraha, S.T., M.T. (Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemprov Jabar). Namun beliau meninggal dunia empat hari setelah namanya diusulkan ke Kemendagri, yakni pada Sabtu (30 April 2022) Pukul 17.50 WIB di RS. Santosa Bandung. [SAM/WIS]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here