Jeppi Hendra
Mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi, Jeppi Hendra, yang dicopot jabatannya dari pejabat struktural eselon II.b menjadi pejabat fungsional. FOTO: WISNU WIRIYAN/SUARA BEKASI

SUARA BEKASI, Cikarang Barat: Tabir gelap di balik kisruh Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin Nomor: ‎821.2/kep.580-580-BKD/2014 tanggal 3 Nopember 2014 tentang pemberhentian Jeppi Hendra dari jabatan struktural eselon II.b, kini mulai menemukan titik terang.

Pasalnya, orang yang menanda tangani SK tersebut sudah memberikan keterangan secara gamblang dasar dan kedudukan persoalannya.

Adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Ia menjelaskan, bahwa awalnya keinginan Jeppi Hendra sendiri untuk berhenti dari jabatannya sebagai sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi.

“Kapasitas sebagai Bupati, menyerahkan sepenuhnya kepada BKD Kabupaten Bekasi untuk menindaklanjuti keinginan mantan Sekwan tersebut,” ujar Bupati kepada wartawan, di sela-sela acara pembukaan job fair 2015, di Kecamatan Cikarang Barat, Kamis (26/3/2015).

Melihat komposisi pejabat eselon II.b yang ada, kata Bupati, Jeppi Hendra ditempatkan dalam kondisi apapun tetap akan menjadi repot.

Akhirnya, keputusan diserahkan kepada Jeppi Hendra untuk memilih penempatan yang ditawarakan antara di Inspektorat dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA).

“Akhirnya yang bersangkutan pilih opsi ditempatkan di DPPKA,” tukasnya. 

Mengenai surat pengunduran diri Jeppi Hendra, sambung Bupati, waktu itu Ketua DPRD (Mustakim), pernah mengatakan bahwa mantan sekretaris DPRD Jeppi Hendra harus dikeluarkan.

Bupati mengaku pernyataan itu pernah disampaikan kepada dirinya sebelum tugas Pak Mustakim selesai‎ pada 5 Agustus 2014 lalu. Sehingga ia merasa tidak ada yang salah dengan apa yang sudah dilakukannya.

Disinggung adanya informasi SK yang salah, pihaknya akan segera memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Jika benar ditemukan ada yang salah, pihaknya menyarankan harus diperbaiki.

“Soal salah merupakan hal yang teknis. Jika memang dirasa ada yang salah ya harus diperbaiki. Yang pasti harus diklarifikasi dulu ke BKD agar tidak terjadi hal-hal yang salah. Soal jabatan yang sudah diturunkan dari eselon II.b jadi jabatan fungsional, tetep guwe ga akan balikin,” ujar Bupati Neneng dengan logat khas betawinya. [DIK/MAN]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here