Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja dan Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, Mahayu Dian Suryandari usai menandatangani MoU penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), di Ruang Rapat Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (23/7/2020). Foto: Humaspro.

SUARABEKASI.ID, Cikarang Pusat: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Penandatanganan MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Mahayu Dian Suryandari, di Ruang Rapat Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (23/7/2020).

Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengatakan jika penandatanganan MoU tersebut merupakan wujud adanya koordinasi Pemkab Bekasi dengan instansi vertikal yaitu Kejari Kabupaten Bekasi.

Hal itu menurutnya sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah.

“Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Kerjasama ini, diharapkan penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara akan lebih cepat dan tepat sasaran, serta memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi agar terselenggara pemerintahan yang baik,” tandas Eka Supria Atmaja kepada wartawan.

Ia menjelaskan, Pemkab Bekasi akan melakukan koordinasi dan saling memberikan informasi untuk keperluan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, konsultasi hukum, dan tindakan hukum lainnya.

Sehingga, kata dia, Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan keberhasilan dalam upaya penegakan hukum di Kabupaten Bekasi.

“Saya berharap, Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Kejari Kabupaten Bekasi dapat bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan hukum perdata maupun Tata Usaha Negara (TUN),” imbuhnya.

Fose bersama usai penandatanganan MoU penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), di Ruang Rapat Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (23/7/2020). Foto: Humaspro.

Hal senada disampaikan Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, Mahayu Dian Suryandari. Pihaknya juga siap bersinergi dengan memberi pertimbangan, pendampingan dan bantuan hukum kepada Pemkab Bekasi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) sesuai kesepakatan.

“Kami selaku Jaksa Pengacara Negara dengan senang hati memberikan pendampingan untuk berkonsultasi dengan kami tentang permasalahan hukum yang sekiranya kurang dipahami, serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi siap membantu,” jelasnya.

“Saya berharap nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama segera dapat diimplementasikan dalam berbagai kegiatan nyata dengan penuh kesungguhan,” tambahnya.

Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Staf Ahli, serta jajaran pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi. [RYN]

Tinggalkan Balasan