Gubernur Jabar, Ridwan Kamil didampingi Bupati Bekasi dan Kapolres Metro Bekasi serta pejabat lainnya, saat memberikan keterangan pers terkait kesimpulan penyebab munculnya cluster Covid-19 kawasan industri, di Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (04/09/2020). Foto: Humaspro.

SUARABEKASI.ID, Cikarang Pusat: Kursi panas Wakil Bupati Bekasi mengalami kekosongan setelah ditinggalkan Eka Supria Atmaja yang dilantik menjadi Bupati Bekasi definitive pasca kasus yang menjerat Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin memiliki keputusan hukum tetap (inkracht) dari pengadilan.

Proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 yang telah digelar pemilihan oleh DPRD Kabupaten Bekasi pada 18 Maret 2020 lalu, hingga saat ini pun terus menuai polemik dan belum membuahkan hasil.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil mewanti-wanti agar mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Bekasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, proses pemilihan wakil bupati (pilwabup) yang telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bekasi melalui Panitia Pemilihan (Panlih) dinilai tidak sesuai prosedur dan ketentuan.

Bahkan, pria yang akrab disapa Kang Emil ini dengan tegas menyebut tidak akan ada pelantikan sebelum adanya pemilihan ulang Wakil Bupati Bekasi.

“Kesimpulannya ada prosedur yang tidak dilalui, maka rekomendasinya pengajuan Wakil Bupati Bekasi harus diproses ulang dengan prosedur yang ditentukan Kemendagri,” kata Kang Emil usai mengunjungi PT. Suzuki Plant GIIC Deltamas, di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jumat (4/9/2020).

Meski tak mau masuk lebih dalam terkait nama calon wakil bupati yang direkomendasikan, namun Kang Emil meminta DPP partai koalisi untuk segera bersepakat menyelesaikan hal tersebut agar pemilihan ulang Wakil Bupati Bekasi dapat terlaksana.

“Kita tidak mengutak-ngatik urusan nama dan sebagainya. Itu mah urusan aspirasi dari bawah. Tapi prosedur, urutan-urutannya harus dilengkapi dan disempurnakan, sudah itu saja,” katanya.

“Jangan memberikan sesuatu yang belum final, terus ada proses yang dilewati, terus minta disetujui. Saya kira kita belajar mengikuti prosedur, supaya nanti enggak digugat, jadi cacat hukum kan, panjang lagi. Bukan kemungkinan lagi diulang, tapi diwajibkan untuk diulang,” tandas mantan Wali Kota Bandung ini.

Baca juga: Parpol Koalisi Akan Sepakati Dua Cawabup, Golkar Ajak Dukung Nama Ini

Hingga berita ini diturunkan, empat DPP partai politik (parpol) koalisi belum bersepakat menentukan 2 (dua) nama yang sama untuk calon Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022, yang selanjutnya diserahkan kepada Bupati Bekasi dengan tembusan Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri.

Hanya DPP Partai Hanura yang hingga saat ini belum bersepakat untuk dua nama calon yang sama.

Sedangkan DPP Partai Golkar, PAN, dan NasDem telah bersepakat memberikan rekomendasi kepada Tuty Nurcholifah Yasin – Dahim Arisi.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melalui Sekretaris Daerah (Sekda) telah mengundang empat Ketua DPP parpol koalisi atau yang ditugaskan untuk membahas usulan calon wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 yang berlangsung di Singosari Room, Poolside Area, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020) lalu.

Namun, keempat parpol pengusung itu hingga batas waktu yang ditentukan pada 31 Agustus 2020 lalu, belum ada kesepakatan atas dua nama calon yang sama. [MAN/RYN]

Tinggalkan Balasan