BPJS
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, menanda tangani MoU dengan BPJS Kesehatan Divisi Regional IV, dalam kegiatan Launching Universal Health Coverage (UHC) atau Perlindungan Kesehatan Semesta, Jumat (21/10/2016), di Aula KH Noer Ali, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat. Foto: Sepri Parulian/Suara Bekasi Online.

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Divisi Regional IV, menggelar Launching Universal Health Coverage (UHC) atau Perlindungan Kesehatan Semesta, pada Jumat (21/10/2016) di Aula KH Noer Ali, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat.

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, mengatakan, BPJS Kesehatan harus segera memperbaiki jaminan pelayanan bagi pasien tidak mampu. Pasalnya, pasien pengguna jaminan kesehatan berbasis asuransi ini, kerap dibedakan dari pasien pada umumnya. Unsur ketidaksengajaan penolakan pasien pun diharapkan tidak terjadi lagi.

“Saya sering menerima laporan warga yang sering ditolak, karena menggunakan kartu BPJS. Terlebih warga tidak mampu,” kata Neneng dalam sambutannya.

Politisi Golkar tersebut menuturkan, warga tidak mampu harusnya disamakan dengan pasien lainnya. Karena, mereka pun turut membayar premi melalui APBD yang dikucurkan Pemerintah Daerah. Bahkan, berdasarkan data yang diterima, rata-rata penerimaan BPJS justru berasal dari APBD dan APBN, ketimbang dari premi yang dibayar langsung oleh masyarakat.

“Rata-rata BPJS itu dibayar oleh pusat, rata-rata BPJS dibayar kabupaten/kota. Yang mandiri masih sangat sedikit. Maka kalau (pembayaran) kami blok, mereka (BPJS) tidak bisa kerja,” ucap Neneng.

“Siapa yang mau bayar (iuran). Maka mumpung saya (Pemkab, red) mau bayar, kasih servis yang paling baik. Saya mohon dengan sangat, tolong manusiakan mereka (pasien). Tolong di-treatment yang baik,” tambah Neneng, di hadapan puluhan tamu dari sejumlah rumah sakit dan perwakilan BPJS.

Dikatakan Neneng, sebenarnya daerah kabupaten/kota keberatan dengan BPJS dan lebih memilih kembali ke Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Soalnya, kata dia, melalui BPJS pemerintah harus membayar seluruh biaya baik yang sakit maupun sehat. Sedangkan pada Jamkesda, pemerintah hanya perlu membayar warga yang sakit.

“Hitungan saya, mesti Rp 800 miliar, untuk cover yang kaya dan miskin melalui BPJS. Sedangkan kalau Jamkesda, Rp 200 miliar cukup per tahun. Yang harus bayar yang sakit saja,” katanya.

“Tapi tidak apa-apa, (BPJS) tetap akan kami bayarkan. Tapi, saya minta tolong dengan sangat BPJS bisa memaksimalkan pelayanan untuk rakyat. Mumpung saya mau bayar,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Bekasi, Siti Farida Hanoum, mengatakan pelayanan peserta BPJS di rumah sakit tidak hanya menjadi tanggung jawab BPJS. Justru, menurut dia, perlu ada peningkatan pengawasan dari Dinas Kesehatan di setiap daerah.

“Kami menyambut baik harapan dan komitmen dari Bupati Bekasi. Tapi jangan lupa, terkait pelayanan kesehatan itu kan titik pengawasannya bukan dari BPJS. Regulator di Pemda ini ada Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Disampaikan dia, BPJS hanya sebagai pengelola keuangan untuk jaminan kesehatan dengan melakukan koordinasi ke seluruh pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya Dinas Kesehatan. Sehingga, bila ada pelaporan-pelaporan, pihaknya akan tindaklanjuti dengan Dinas Kesehatan.

“Nanti Dinas Kesehatan sebagai lembaga pengawas kesehatan,” tuturnya.

Siti menyatakan, sejauh ini tidak pernah terjadi penolakan pasien hanya karena menggunakan BPJS. Hanya saja, dalam beberapa kasus, kerap terjadi kesalahan koordinasi di rumah sakit, sehingga membuat pasien terkesan tidak diterima.

“Sebenarnya bukan penolakan. Tapi kondisinya, bahwa adanya keterbatasan di rumah sakit,” katanya.

Permasalahan yang ada di rumah sakit, kata Siti, seperti ketersediaan tempat tidur yang terbatas dan kompetensi dokter atau medis yang tidak ada, sehingga memerlukan rujukan.

“Nah kesulitan yang selama ini, kalau melakukan rujukan kami tidak tahu rumah sakit mana yang kapasitas layanannya ada,”tandasnya. [SEP]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here