JAKARTA – Koordinator advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Apung Widadi, mengecam rencana pengadaan tidak wajar oleh DPR RI. Meski belum genap berusia satu tahun, parlemen dianggap telah mengingkari kehendak rakyat dan mementingkan diri sendiri.
Dalam dokumen rencana pengadaan umum DPR di laman www.dpr.go.id terdapat beberapa anggaran yang dinilai tidak wajar.
“Totalnya hampir Rp220 M. Nama pengadaan dan anggarannya aneh-aneh. Mulai dari biaya pengadaan parfum miliaran hingga penyiaran Humas DPR,” ungkap Apung di Jakarta, Senin (13/4/2015).
Apung menyebut, adanya potensi mark up dari paket pengadaan tersebut. Pasalnya, anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan harga di pasar. Pengadaan parfum misalnya, mencapai Rp2 miliar, sementara Rp600 juta dianggarkan untuk penyediaan makanan rusa. Selain itu, untuk biaya perawatan rumah dinas DPR, legislatif mengalokasikan dana sebesar Rp32 miliar.
“Setiap tahun berpotensi diselewengkan karena alokasi yang sama dianggarkan per tahun,” imbuhnya.
Dia menambahkan, dengan biaya yang cukup besar itu, disinyalir ada mafia anggaran dan pengusaha ‘hitam’ yang sengaja mendorong agar alokasi anggaran tersebut naik secara signifikan. “Ada indikasi mafia, karena tidak wajar,” sambungnya.
Tindakan Setjen DPR itu dianggap sangat menyakiti hati rakyat. Terlebih, di tengah situasi masyarakat yang mengalami lonjakan harga bahan pokok akibat naiknya harga BBM.
“FITRA menuntut agar DPR membatalkan pengadaan barang-barang yang tidak wajar tersebut. Selanjutnya, DPR harus merevisi alokasi anggaran pengadaan kebutuhan rumah tangga dengan nilai dan harga yang wajar,” pungkasnya. (oke)
, Apung Widadi, mengecam rencana pengadaan tidak wajar oleh DPR RI.){kind=link}