SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Timur: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi Jawa Barat (Jabar), pada 2021 mendatang akan memfokuskan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan publik dan infrastruktur serta tata kelola pemerintahan, termasuk honor RT/RW.
Demikian dikatakan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja dalam safari kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang sedang dilaksanakan pada setiap kecamatan di wilayah tersebut.
“Peningkatan kualitas SDM, pelayan publik, dan infrastruktur terintegrasi yang berwawasan lingkungan akan menjadi fokus kami. Dalam Bidang Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan, kami juga ingin pada 2021 mendatang peningkatan honor RT/RW, Linmas, Kader PKK dan Kader Posyandu dinaikan dari Rp. 700 ribu menjadi Rp. 1 juta,” kata Eka saat membuka Musrenbang di Kecamatan Cikarang Timur, Selasa (28/1/2020) pagi.
Eka menjelaskan, Musrenbang tingkat kecamatan merupakan tahapan dari perencanaan pembangunan daerah. Ppihaknya menggagas tema tersebut sebagai perencanaan pembangunan daerah pada 2021 mendatang.
Baca juga: Eka Luncurkan Program 1 Miliar 1 Desa untuk Pemerataan Pembangunan
“Tema tersebut dititik beratkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Bekasi, perbaikan pelayanan kepada masyarakat, serta pembangunan infrastruktur ramah lingkungan,” ujarnya.
Lebih lanjut Eka mengatakan, dalam upaya meningkatkan kualitas SDM perlu adanya dukungan dan kerja sama yang baik dari semua pihak.
Ia pun menyebutkan terdapat delapan prioritas pembangunan pada tahun 2021 mendatang. Di antaranya Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Persampahan dan Lingkungan Hidup, Ekonomi Kreatif dan Seni Budaya, Ketenagakerjaan, serta Pelayanan Publik.
Khusus di bidang pendidikan, kata Eka, pihaknya berharap masalah meubelair sekolah agar bisa terselesaikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat miskin serta implementasi kurikulum berkarakter.
“Saya ingin masalah mebeulair dirapihkan, sekolah yang sudah mulai roboh atau bangunan yang memang harus diperbaiki, kita perbaiki dulu. Ke depan tahun 2021 kita susun anggaran beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu dan berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” ucapnya.
Terkait kesehatan, Eka ingin jaminan kesehatan masyarakat miskin melalui BPJS, dan Jamkesda lebih ditingkatkan lagi, juga peningkatan status puskesmas pembantu menjadi puskesmas.
Baca juga: Bupati Punya 8 Program Prioritas Wujudkan Bekasi Baru Bekasi Bersih
Masih kata Eka, terkait infrastruktur, Pemkab Bekasi akan menggelontorkan dana masing-masing senilai Rp 1 miliar untuk setiap desa di Kabupaten Bekasi. Dana itu dikhususkan untuk desa yang ingin memperbaiki infrastruktur di wilayahnya agar tercipta pembangunan yang merata di Kabupaten Bekasi.
“Progam Satu Miliar Satu Desa akan dimulai pada 2021 mendatang. Oleh karenanya, lanjut Eka, masing-masing desa melalui kepala desa harus mengusulkan pembangunan apa yang diperlukan warganya agar desa tersebut bisa lebih maju dan tidak tertinggal dengan desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Bekasi,” ungkap Eka.
Di samping itu, juga terdapat program pengentasan kawasan kumuh melalui Berseka (Bersih, Sehat dan Berkah) termasuk Bebenah (Bedah Nata Rumah).
“Rumah-rumah yang tidak layak huni di tahun 2020 ini sengaja kita anggarkan 27 juta per rumah sebanyak 2000 rumah tidak layak huni melalui Bebenah. Tahun depan kita tingkatkan lagi, kita rapihin semua. Jadi tidak ada lagi rumah roboh atau rumah tidak layak huni,” tuturnya.
“Dengan adanya program-program tersebut, kami berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi serta pemerataan pembangunan Kabupaten Bekasi menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang,” tambah Eka Supria Atmaja. [SAM]
