Swatantra Wibawa Mukti
Logo Pemerintah Kabupaten Bekasi

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi pada tahun ini sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 57 Miliar untuk kompensasi pembayaran tanah warga yang lahan dan bangunannya terkena pembangunan underpass Tambun.

Demikian diutarakan Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Sengketa Tanah pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi, Faisal Fanani.

Dia mengatakan, dari anggaran tersebut bukan hanya untuk membebaskan lahan saja akan tetapi untuk biaya segala operasional panitia pembebasan lahan tersebut.

“Anggaran 57 Miliar itu sudah semuanya, seperti honor panitia dan segala kebutuhan lainnya,” ujar Faisal Fanani kepada wartawan, di kantornya, Jumat (20/2).

Dijelaskannya, pembangunan underpass Tambun adalah bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Pemerintah Pusat. Sebab, kata dia, sesuai perjanjian Pemda hanya mempersiapkan lahannya saja sehingga teknis dan konstruksinya semua berada di kewenangan Pemerintah Pusat.

“Sesuai perjanjian Pemda Bekasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pemerintah Pusat yang membuat bangunannya Pemda hanya menyediakan lahannya,” bebernya.

Faisal menuturkan, untuk kebutuhan lahan underpass Tambun yang memiliki spesifikasi panjang 400 Meter dan lebar 38,5 Meter, pada tahun 2014 pun Pemkab Bekasi sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30 Milyar. Namun, proyek yang menyedot anggaran untuk pengadaan lahan itu dibuat dua kali APBD.

“Angarannya dibuat bertahap, karena ini proyek multiyear, tapi mudah-mudahan tahun 2015 ini selesai,” harapnya.

Masih menurut Faisal, sejauh ini dalam pembebasan lahan pihaknya mengaku masih terkendala dengan beberapa masalah. Seperti sulitnya untuk mengakomodir harga tanah warga dengan tim appresial.

Akan tetapi, Pemkab Bekasi sendiri sudah melakukan koordinasi kepada semua pihak untuk mempercepat dalam pembebasan lahan tersebut.

“Sebelum melakukan pembayaran kompensasi tim appresial juga sudah melalui semua tahapan. Seperti memeriksa sejauh mana fakta kepemilikan tanah di BPN dan pembayarannya juga tidak cash, tapi ditranfer langsung ke rekening pemilik tanah,” pungkasnya. [DIK]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here