Beranda Berita Utama ASN Kabupaten Bekasi Harus Siap Berikan Informasi Publik

ASN Kabupaten Bekasi Harus Siap Berikan Informasi Publik

0
Kepala Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya, saat memberikan kata sambutan dalam rakor Pejabat PPID, di Hotel Grand Cikarang Jababeka, Cikarang Utara, Kamis (30/1/2020). Foto: Humaspro.

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Utara: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi Jawa Barat (Jabar) melalui Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bekasi menggelar rapat koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertempat di Hotel Grand Cikarang Jababeka, Cikarang Utara, Kamis (30/1/2020).

Kegiatan yang diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari perwakilan Kepala Sekolah Dasar (SD) dan juga Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Bekasi tersebut dibuka langsung oleh Kabag Humas & Protokol, Surya Wijaya yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.

“Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus siap memberikan pelayanan informasi publik yang dibutuhkan masyarakat, serta memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat dan dapat dipertanggung jawabkan,” kata Surya Wijaya kepada wartawan usai kegiatan.

Ia mengatakan, rapat koordinasi (Rakor) PPID sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan juga Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Lebih jauh Surya mengatakan, sebagai pelayan public, ASN harus benar-benar mampu melaksanakan pelayanan sesuai standar layanan informasi yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk itu saya berharap para peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan dapat diterapkan dalam pelaksnaan pelayanan permohonan informasi di masing-masing perangkat daerahnya,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Bagian Humas dan Protokoler, Yanuar.

Ia menjelaskan, tujuan diadakannya rakor tersebut untuk meningkatkan pelayanan informasi publik ke arah yang lebih baik, berkualitas, dan professional.

“Di mana di dalam rakor ini materi yang akan disajikan oleh narasumber lebih banyak bersifat teknis operasional yang bisa diterapkan di masing-masing daerah,” kata Yanuar.

Ia menjelaskan, proses permohonan informasi publik serta pengaduan masyarakat bisa melalui PPID Pembantu dan PPID Utama.

“Di mana dalam menyampaikan berbagai masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, tentunya harus dapat kita respon dan layani dengan cepat dan tepat, karena sebagai badan publik kita mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi atas permohonan yang diajukan masyarakat,” tutup Yanuar. [RYN]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini