Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, H. Eka Supria Atmaja, memimpin Apel Kesiapan Tanggap Musim Penghujan Tahun 2018/2019, di Lapangan Polres Metro Bekasi, Cikarang Utara, Senin (19/11/2018). Foto: Istimewa.

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Utara: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi Jawa Barat (Jabar) dan Polres Metro Bekasi akan berupaya mengurangi risiko bencana daerah, khususnya bencana banjir yang kerap melanda wilayah tersebut setiap musim penghujan tiba.

“Apel kesiapan tanggap musim penghujan ini sebagai langkah Pemerintah Daerah mengecek kesiapan, khususnya meningkatkan kesiapsiagaan ketika menghadapi bencana banjir serta melaksanakan gerakan pengurangan risiko bencana,” ujar Plt Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja kepada wartawan, usai Apel Kesiapan Tanggap Musim Penghujan Tahun 2018/2019, di Lapangan Polres Metro Bekasi, Cikarang Utara, Senin (19/11/2018).

Eka mengatakan, upaya pengurangan risiko bencana tersebut di antaranya dengan melakukan pembersihan sampah pada drainase, pemasangan rambu kebencanaan, pembuatan peta dan jalur evakuasi, pembuatan sumur dan biopori, pemasangan alat peringatan dini, serta meminimalisir faktor risiko yang dapat menimbulkan kebencanaan.

“Apel pasukan tanggap musim penghujan ini secara umum bertujuan untuk membangun sikap gotong-royong dan kerjasama dari semua unsur dalam penanggulangan bencana,” katanya.

Semua unsur terkait, kata dia, agar melakukan penanggulangan bencana secara cepat, efektif, efisien serta menunjukkan kesiapsiagaan.

Menurutnya, bencana merupakan rangkaian peristiwa yang dapat mengancam aktivitas kehidupan masyarakat, baik yang disebabkan faktor alam dan non alam maupun faktor manusia.

“Bencana tersebut tentunya dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis,” tandas Eka.

Ia membeberkan, untuk mengurangi risiko bencana tersebut, maka diperlukan langkah-langkah konkrit dari berbagai unsur seperti pemerintah, masyarakat dan juga dunia usaha agar senantiasa tanggap dan siaga dalam menghadapi bencana sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“Apel ini memerlukan langkah-langkah konkrit dari berbagai pihak, dalam penanggulangan bencana yang semula bersifat responsif, sekarang menjadi bersifat prefentif. Sehingga penanggulangan bencana banjir bisa terlaksana dengan baik,” pungkasnya. [WIS]

Tinggalkan Balasan