Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan siap hadir bila KPK memanggilnya. Foto: Istimewa

SUARA BEKASI ONLINE, Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan siap hadir bila KPK memanggilnya terkait kasus suap proyek Meikarta. Tjahjo akan menjelaskan soal tudingan keterkaitan dirinya dalam masalah ini.

“Kalau saya diperlukan kesaksian, saya siap hadir,” kata Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/01/2019).

Ia menjelaskan sudah biasa menelepon kepala daerah bila ada permasalahan antara pemerintah daerah dengan pusat. Begitu juga kalau ada persoalan perizinan antara pemerintah daerah (pemda) dengan pemerintah kabupaten kota.

“Kedua ini awalnya ada perbedaan persepsi antara Pemda Jawa Barat dengan Pemda Kabupaten Bekasi. Kemudian kami dipanggil DPR hasilnya segera Kemendagri mengundang rapat. Kemudian saya menugaskan dirjen Otda untuk mengundang mereka rapat,” kata Tjahjo.

Baca juga: Terkait IMB Meikarta, KPK Cecar Petinggi Lippo

Ia menjelaskan kewenangan memberikan izin ada pada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Hanya koordinasinya dengan pemerintah Jawa Barat.

“Di forum rapat itulah saya dilapori kemudian saya telepon dengan dirjen, ‘sudah beres?’ ‘sudah’. Saya telepon bupati ‘ya sudah laksanakan dengan baik. Tolong dibantu supaya cepat perizinannya sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai dengan PTSP’. Dijawab dengan yang bersangkutan ‘ya sesuai dengan aturan yang ada,” kata Tjahjo.

Ia memastikan persoalan ini bukan kewenangannya. Terkait hal ini, dirjen Kemendagri juga sudah dua kali dipanggil KPK. Menurutnya, ini hanya soal bahasa.

“Tolong dibantu ya ini kan sudah selesai semua, biar cepat, menyangkut investasi daerah. Hampir semua gubernur bisa Anda tanya, sering saya undang, menyangkut urusan investasi. Ada gubernur atau walikota yang datang ke kantor bawa pengusahanya minta dukungan. Karena banyak yang takut dengan aturan yang ada,” kata Tjahjo. [RED/VIV]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here