JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih sembilan pakar yang memiliki keahlian berbeda sebagai Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK). Sembilan pakar tersebut merupakan perempuan.
Manyikapi hal itu, mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, meragukan kemampuan Pansel KPK bentukan Jokowi. Sebab, sebagian besar di antara mereka tidak berpengalaman dalam praktik langsung pemberantasan korupsi.
“Pilihan Pak Jokowi ini aneh. Dia memilih sembilan perempuan untuk menyeleksi panglima perang pemberantasan korupsi. Aneh, sebab pakar itu tidak punya pengalaman dalam praktik pemberantasan korupsi,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (22/5/2015).
Ia menambahkan, seharusnya Jokowi memadukan pakar dengan pria-pria yang aktif memberantas korupsi. Jokowi bisa memilih Anggota Polri terbaik atau mantan Pimpinan KPK.
“Apa lagi nanti ada tes wawancara calon pimpinann KPK. Bagaimana Pansel KPK mengeksplor kemampuan seseorang memimpin pemberantasan koruptor jika yang menyeleksi tidak punya pengalaman dalam praktik langsung pemberantasan korupsi?,” ucapnya.
Sebelumnya, sembilan Pansel KPK diumumkan Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, sesaat sebelum melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Pansel itu yakni, ahli ekonomi keuangan dan moneter Destry Damayanti. Kemudian pakar hukum tata negara Enny Nurbaningsih, pakar hukum pidana Harkrituti Harkrisnowo, ahli informasi teknologi dan manajemen Betti S Alisjahbana, dan pakar hukum piadana ekonomi dan pencucian uang Yenty Garnasih.
Selain itu, Ahli Psikologi SDM dan pendidikan Supra Wimbarti , ahli tata negara pemerintahan Natalia Subagyo, ahli sosiologi korupsi dan modal sosial Meuthia Genie Rochman, serta ahli hukum Diani Sadiawati juga dipercaya sebagai anggota Pansel KPK. (oke/abp)