Asda I Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, R. Yana Suyatna menyerahkan Sertipikat Tanah kepada seorang warga penerima program PTSL tahun 2020, yang berlangsung di Ruang Command Center, Gedung Diskominfosantik, Cikarang Pusat, Senin (09/11/2020). Foto: Wisnu Wirian/suarabekasi.id

SUARABEKASI.ID, Cikarang Pusat: Memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2020, Presiden RI Joko Widodo menyerahkan 1 juta Sertipikat Tanah secara virtual di Istana Negara pada Senin (09/11/2020).

Tak hanya itu, sebanyak 6500 warga Kabupaten Bekasi juga turut menerima Sertipikat Tanah yang diberikan secara simbolis oleh Asisten Pemerintahan dan Keseja, ghteraan Rakyat (Asda I) Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang berlangsung di Ruang Command Center, Gedung Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat.

Didampingi Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Presiden RI Joko Widodo membagikan 1 juta Sertipikat Tanah kepada masyarakat di 31 Provinsi dan 201 Kabupaten Dan Kota, dalam rangka Bulan Bakti Agraria dan Tata Ruang.

Asda I Kabupaten Bekasi, R. Yana Suyatna mengatakan penyerahan Sertipikat Tanah oleh Bapak Presiden secara virtual sebanyak 1juta sertipikat di tahun 2020, dan di Kabupaten Bekasi sebanyak 2500 dari jumlah 6500 sertipikat.

Alhamdulillah hari ini bisa dilakukan secara simbolis dan akan ditindak lanjuti oleh kepala BPN untuk penyerahan sertipikat ke masyarakat se-Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Baca juga: Ini Alasan Menteri ATR/BPN Bongkar Dwi Sari Water Park di Cikarang Timur

Yana menargetkan, di tahun 2024 nanti semua bidang harus tersertipikatkan. Dirinya mengatakan untuk saat ini masih berjalan secara 50% dan sedang diusahakan sampai selesai.

“Manfaatkan bahwa sertipikat ini merupakan hak kepemilikan masyarakat yang harus dijaga, dan dimanfaatkan. Tadi Pak Presiden menyampaikan dapat diolah sebagai modal usaha bukan sebagai modal konsumtif. Jadi untuk pemberdayaan pendapatan masyarakat bisa dimanfaatkan untuk agunan dengan perhitungan yang tepat, jangan sampai nanti luasannya tidak sesuai dengan uang yang dipinjamkan, sehingga tidak berbalik modal bahkan kehilangan sertipikat,” pungkasnya.

Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Bekasi, Tengku Fadil Fadli usai menyerahkan Sertipikat Tanah kepada seorang warga penerima program PTSL tahun 2020 asal Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya, Senin (09/11/2020). Foto: Wisnu Wirian/suarabekasi.id

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Bekasi, Tengku Fadil Fadli mengatakan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi membuat sertipikat pada tahun 2020 dengan memperoleh target sebanyak 28.000 bidang tanah. Tetapi untuk sertipikat hak atas tanahnya hanya dapat 22.000 bidang tanah

“Yang diserahkan pada hari ini 6500 sertipikat, sedangkan yang lainnya telah kita serahkan berkala sehubungan dengan diserahkan oleh presiden pada waktu-waktu sebelumnya,” tuturnya.

Ia mengatakan, target untuk Kabupaten Bekasi 22.000 Sertipikat Tanah untuk tahun ini. Dan pada hari ini diserahkan 6500 Sertipikat Tanah. Ia juga menargetkan di tahun 2024 agar mencapai sertipikat seluruh Kabupaten Bekasi secara lengkap, karena masih banyak bidang yang belum bersertipikat di Kabupaten Bekasi.

“Untuk itu, kita coba memetakan desa demi desa yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga seluruh bidang tanah terukur, terpetakan dan terdaftar dan dapat diterbitkan sertipikat A nya,” pungkasnya.

Baca juga: Plt Bupati Bekasi Puji Langkah Presiden Berikan Sertifikat Tanah Gratis

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, sertipikat yang diserahkan merupakan hasil program strategis Kementerian ATR/BPN melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah tahun anggaran 2020.

“Satu juta sertipikat adalah jumlah yang sangat besar sekali. Mengingat sebelum program ini setiap tahun sebelum 2017, setiap tahun, kita hanya keluarkan kurang lebih 500 ribu di seluruh Indonesia,” kata Presiden Jokowi.

Jokowi mengatakan, total luas bidang yang sudah terbit sertipikatnya sekitar 18,9 juta bidang atau 5,3 juta hektare. Dia pun ingin agar seluruh tanah di Indonesia sudah bersertipikat pada 2025.

“Target kita itu di 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia ini harus sudah bersertipikat. Insya Allah sudah bersertipikat. Nggak ada lagi orang punya tanah tapi ngga punya sertipikat. Harus, 2025. Termasuk sertipikat untuk tempat ibadah. Semuanya harus. Untuk masjid, gereja, pura, semuanya sudah harus bersertipikat,” tandasnya. [MAN/WIS]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here