SMAN 1 Cabangbungin, Dinas Pendidikan, Kabupaten Bekasi, Suara Bekasi
SMAN 1 CABANGBUNGIN: Salah satu contoh sekolah tingkat pendidikan menengah yakni SMAN 1 Cabangbungin. Meski terletak di peloksok pedesaaan, namun upaya untuk mengembangkan kualitas pendidikan terus digalakkan dalam upaya membantu mencerdaskan generasi penerus bangsa. FOTO: SUHERMAN/SUARA BEKASI

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Menyusul dikeluarkannya Undang Undang (UU) No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan tentang pengelolaan sekolah, terutama pada pendidikan menengah (Dikmen) yang diambil alih kembali oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dipastikan pada tahun 2015 akan terealisasi.

Kepala Bidang (Kabid) SMA Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi, Asep Saepulloh, mengatakan saat ini terkait rencana tersebut masih dalam transisi atau dalam pembahasan Pemerintah Pusat.

“Sekarang ini lagi masa transisi di tahun 2015, terkait penghapusan bidang SMA di kabupaten,” ujar Asep Saepulloh kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa, 6 Januari 2015.

Dia mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) terkait wewenang Pemerintah Provinsi, sejauh mana dan seperti apa nanti manajemen untuk pengelolaan pendidikan menengah itu. Sebab, kata dia, apakah personil dan aset dari Pemerintah Daerah ataukah dari provinsi.

“UU sudah ada, tapi PP nya belum seperti apa moving dan aset nanti,” paparnya.

Menurutnya, wewenang provinsi itu sebenarnya sudah ada pada pendidikan zaman dulu yang pada saat itu Pemerintah Daerah hanya berkapasitas melakukan pengelolaan manajemen saja.

Selebihnya adalah tanggung jawab propinsi, akan tetapi dirinya belum mengetahui peraturan yang akan dikeluarkan Pemerintah Pusat yang terbaru seperti apa.

“Wewenang provinsi seperti ini bukan baru, dulu juga pernah ada,” ucapnya.

Asep menambahkan, pihaknya berharap ketika nanti perubahan wewenang itu sudah diterapkan agar kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang sudah memberikan sekolah gratis di beberapa sekolah hingga SMA bisa terus dilanjutkan.

“Sehingga tidak merusak sistem yang sudah berjalan baik di dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. [MAN]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here