Banner Idul Fitri 1440H
Wakil Bupati Bekasi, H. Eka Supria Atmaja, saat dimintai tanggapan terkait penangkapan beberapa pejabat Dinas PUPR Kabupaten Bekasi pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) Ahad kemarin, usai menghadiri kegiatan TMMD, di Cabangbungin, Senin (15/10/2018). Foto: Wisnu Wiriyan/suarabekasi.id

SUARA BEKASI ONLINE, Cabangbungin: Wakil Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, angkat bicara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa orang pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahad (14/10) kemarin.

Menurut dia, pihaknya sudah mendengar terkait adanya informasi penyegelan beberapa ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi oleh KPK.

“Iya kita sudah mendengar informasi penyegelan tersebut. Saat ini kita sedang menelusurinya, seperti apa kronologi sebenarnya,” ujar Eka Supria Atmaja kepada wartawan, usai acara penanaman pohon pada kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2018, di Desa Lenggahsari, Kecamatan Cabangbungin, Senin (15/10/2018).

Disinggung upaya dan langkah-langkah hukum selanjutnya terkait beberapa pejabat PUPR yang dibawa oleh KPK, Eka enggan berkomentar lebih jauh.

“Soal itu nanti lah. Saat ini kita coba fokus menanyakan kebenaran informasi tersebut. Itu aja dulu,” ungkap Eka diplomatis.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan membenarkan adanya penangkapan terhadap beberapa pejabat di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Menurutnya, saat ini ada 10 orang yang dibawa ke kantor KPK untuk dimintai keterangan.

“Benar, sejak Minggu siang kemarin KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap sejumlah orang di Bekasi dan sekitarnya. Sampai dini hari ini sekitar 10 orang dibawa ke kantor KPK untuk proses klarifikasi lebih lanjut. Dari unsur Pejabat dan PNS Pemkab Bekasi dan swasta,” tulisnya melalui WhatsApp, Senin 15/10/2018) pagi.

Lanjut Basaria, penangkapan tersebut terkait perizinan properti di Kabupaten Bekasi dengan barang bukti lebih dari Rp1 Miliar dengan pecahan uang rupiah dan dolar Singapura.

“Sejumlah ruangan di Pemkab juga telah disegel untuk kepentingan pengamanan awal. Karena telah disegel, kami ingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba melewati atau mengubah bentuk segel KPK Line tersebut,” tulisnya.

Ketika disinggung siapa nama-nama pejabat yang terlibat dan diamankan, pihaknya belum dapat menjelaskan lebih jauh.

“Karena tim masih di lapangan dan proses klarifikasi masih berjalan, kami belum bisa menyampaikan informasi lebih. Hasil kegiatan ini akan kami sampaikan melalui konferensi pers sore atau malam ini,” tutupnya. [WIS/SEP]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here