THM
Ilustrasi Tempat Hiburan Malam (THM)

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olah Raga (Disparbudpora) Pemerintah Kabupaten Bekasi, menanggapi serius maraknya penjualan minuman beralkohol (minol) dan minuman keras (miras) yang terjadi di Tempat Hiburan Malam (THM).

Meski demikian, kewenangan untuk menertibkan miras dan minol yang dijual di tempat hiburan ranahnya berada pada Satpol PP dan bukan di Disparbudpora.

“Yang punya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) itu ada di Satpol PP. Harusnya mereka yang menindak dan menertibkan adanya minol dan miras yang disajikan Tempat Hiburan Malam,” ujar Kepala Bidang Pariwisata, Syafri Doni Sirait, kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (12/5/2015).

Pria yang akrab disapa Doni ini menegaskan, Satpol PP selaku penegak Peraturan Daerah (Perda), seharusnya bisa bertindak cepat dalam memberantas penjualan miras maupun minol yang disajikan secara legal maupun ilegal oleh tempat hiburan.

Apalagi Satpol PP memiliki banyak PPNS yang bertindak untuk menangani sejumlah pelanggaran yang diduga dilakukan pengusaha hiburan yang beroperasi.

Menurutnya, Disparbudpora pada Agustus 2014 lalu pernah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mempertegas bahwa kegiatan karaoke izinnya harus direvisi kembali dengan memanggil pelaku usaha hiburan untuk diberi pengarahan lebih lanjut.

“Disparbudpora‎ di bulan Agustus 2014 sudah mengeluarkan Surat Edaran yang isinya mempertegas bahwa setiap usaha karaoke harus merevisi izinnya. Selain itu, pengusahanya juga diberikan arahan untuk mematuhi aturan yang berlaku,” tukasnya.

Doni menambahkan, hampir semua tempat hiburan jenis usaha karaoke tidak mempunyai izin dan rata-rata sudah mati semua pada 2013. Sehingga tidak diperpanjang lagi karena karaoke tidak sebidang dengan restoran.

Bahkan, menurutnya, pada 2015 ini Disparbudpora berencana merevisi Perda tentang Kepariwisataan‎ Nomor 77 karena dianggap tidak lagi relevan dan sejalan dengan kondisi yang ada di lapangan.

“Semua tempat karaoke yang beroperasi tidak mengantongi izin. Semua rata-rata sudah mati izinnya di tahun 2013 dan Disparbudpora tidak memperpanjangnya,” pungkasnya. [DIK]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here