Karang Kitri
Bumi Perkemamahan Karang Kitri, Bekasi. FOTO: Urban Ckr.

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Sikap ngotot anggota DPRD Kota Bekasi yang menyebut aset Karang Kitri dijual oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, dijawab dengan tegas oleh Kepala Dinas Aset Kabupaten Bekasi, Juhandi?.

Menurutnya, pernyataan tersebut sangat tidak benar jika dibilang Kabupaten Bekasi menjual aset Karang Kitri seperti yang dimaksudkan.

“Pernyataan tersebut sangat tidak benar, karena setahu saya ada perjanjiannya yang dibuat pejabat yang berwenang sebelum dirinya menjabat sampai tahun 2025,” ujar Juhandi, saat berbincang dengan Suara Bekasi, di ruang kerjanya, Rabu (28/1).

Dijelaskannya, persoalan aset Karang Kitri yang dimaksudkan anggota DPRD Kota Bekasi bukan dijual, melainkan dikerjasamakan dengan pengusaha sebagai pihak ketiga.

Kelanjutannya seperti apa, kata dia, nanti setelah perjanjian tersebut berakhir di tahun 2025, tinggal bagaimana pejabat berikutnya di masa yang akan datang.

Juhandi menegaskan, kalau ada yang menyebut aset karang Kitri dijual itu hanya menurut versi anggota DPRD Kota Bekasi saja.

Sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Aset, dalam perjanjian kerja sama yang dilakukan DPRD Kabupaten Bekasi dituangkan dalam bentuk berita acara? (BA) dengan pengusaha tersebut.

“Itu menurut pendapat dia saja (DPRD Kota Bekasi-red). Aset Karang Kitri tidak dijual, melainkan dikerjasamakan yang dituangkan dalam bentuk berita acara,” ucap mantan Asda III ini.

Ditambahkan Juhandi, persoalan aset Karang Kitri yang dipermasalahkan anggota DPRD Kota Bekasi, semua tertuang dalam dokumen berita acara perjanjian yang dibuat pejabat sebelumnya sampai 2025.

Jjika perjanjian tersebut  berakhir, kata dia, maka tinggal dikomunikasikan saja untuk proses selanjutnya dengan pihak Kota Bekasi.

?Soal tudingan DPRD Kota Beksi yang menyebut Pemkab Bekasi sewenang-wenang dalam penyelesaian aset, menurut Juhandi harus jelas dulu dasar dan aturannya. Begitu juga harus dibuktikan dengan bukti yang valid dan lengkap.

Pemkab Bekasi sendiri siap kapan pun kalau memang harus buka-bukaan soal aset yang dipertanyakan, asalkan sesuai dengan bukti yang sangat jelas.

“?Pemkab Bekasi siap buka-bukaan soal aset yang dipertanyakan DPRD Kota Bekasi, asalkan punya bukti yang jelas dan lengkap sesuai aturan,” tandasnya. [DIK]

Tinggalkan Balasan